Profil

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud huruf b merupakan Badan Type A yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan. Sedangkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan diatur dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 77 Tahun 2016.

Badan Keuangan Daerah adalah unsur Lembaga Teknis Daerah yang melaksanakan salah satu tugas spesifik untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah. Adapun susunan organisasi Badan Keuangan Daerah terdiri  dari :

1.       Sekretariat, terdiri dari :

a.        Sub Bagian Perencanaan.

b.        Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c.         Sub Bagian Keuangan

2.       Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), terdiri dari :

a.      Sub Bidang Pendataan dan Penilaian.

b.      Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.

c.      Sub Bidang Penagihan, Penerimaan dan Pelaporan.

3.       Bidang Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, terdiri dari :

a.      Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatn Asli Daerah.

b.      Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah.

c.      Sub Bidang Dana Perimbangan.

4.       Bidang Anggaran, terdiri dari :

a.        Sub Bidang Pembinaan dan Penyusunan Anggaran Wilayah I.

b.        Sub Bidang Pembinaan dan Penyusunan Anggaran Wilayah II.

c.        Sub Bidang Harmonisasi Sistem Penganggaran dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5.       Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :

a.      Sub Bidang Penatausahaan Perbedaharaan.

b.      Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah dan Gaji Pegawai.

c.      Sub Bidang Pengelolaan Belanja Daerah dan Pembiayaan.

6.       Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :

a.        Sub Bidang Pembinaan Akuntansi Wilayah I.

b.        Sub Bidang Pembinaan Akuntansi Wilayah II.

c.         Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban.

7.       Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari :

a.      Sub Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Penggunaan Barang Milik Daerah.

b.      Sub Bidang Penatausahaan, Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah.

c.      Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

8.       Kelompok Jabatan Fungsional.

Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan di bidang Pejak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), bidang Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, bidang Anggaran, bidang Perbendaharaan, bidang Akuntansi dan Pelaporan dan bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas  Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.        Perumusan teknis dan pembinaan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), bidang  Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, bidang Akuntansi dan Pelaporan serta bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan kebijakan Umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan  perundang undangan yang berlaku;

b.        Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Pajak Bumi  dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

c.        Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan;

d.        Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Anggaran;

e.        Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perbendaharaan;

f.         Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Akuntansi dan Pelaporan;

g.        Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

h.        Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Unit Pelaksana Teknis; dan

i.          Pengelolaan urusan Kesekretariatan.