Uraian Program
Berdasarkan cascading kinerja dari tujuan dan sasaran strategis, serta arah kebijakan jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan. Rencana program dan kegiatan tersebut mencakup program dan kegiatan serta sub kegiatan setiap urusan serta program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan Permendagri 90/2026 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output yang diilustrasikan pada gambar berikut.
Gambar Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra BPKPD
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan, Barang Milik Daerah dan Pendapatan Daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, efisien, dan berorientasi pada hasil. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menjadi kunci utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik.
Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diperlukan perangkat daerah yang memiliki fungsi pengelolaan keuangan dan pendapatan secara terpadu.
Sebelumnya, urusan keuangan dan pendapatan daerah biasanya dilaksanakan oleh dua perangkat daerah yang terpisah, yaitu Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Badan/Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Namun, untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta koordinasi dalam pengelolaan keuangan dan optimalisasi pendapatan daerah, maka dilakukan penyatuan fungsi tersebut menjadi satu lembaga, yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD).
Pembentukan BPKPD bertujuan untuk:
Dengan demikian, pembentukan BPKPD merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah secara profesional, efisien, dan terintegrasi.
Visi
Membangun Desa dan Menata Kota untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Semangat (Sejahtera, Mandiri, Agamis, Teknologis).
Misi
Memantapkan Tata kelola Pemerintahan yang Tangkas dan Dinamis melalui Transformasi Digital untuk Mewujudkan Birokrasi Produktif dan Kemudahan Berusaha.
Secara umum, BPKPD bertanggung jawab untuk:
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan beralamat di Jalan Panglima Batur Nomor 51, Kandangan, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan 71211. Dengan nomor Telepon: (0517) 21242, Faksimile: (0517) 21242, Pos-el: bpkpd@hulusungaiselatankab.go.id
Instagram Resmi BPKPD: @bpkpdhss
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) kembali menorehkan prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah. Pada Senin (26/05/2025), Bupati HSS H. Syafrudin Noor, SE, S.Sos menghadiri kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
.png)
