Kepala BPKPD Hadiri Talkshow Amandit FM

 

Pada Hari Rabu, 22 Oktober 2025, Kepala BPKPD Drs. H. Nanang FMN, M.Si menjadi narasumber acara Bincang Banua yang diadakan oleh Amandit FM dengan tema "Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peningkatan Pendapatan Daerah demi kemajuan Banua Tercinta."

Untuk menonton video lengkapnya bisa mengklik link berikut: https://www.facebook.com/share/v/17g3z7HSRh/

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN

 

LAPORAN KEUANGAN BPKPD TAHUN 2024

DOWNLOAD LAPORAN KEUANGAN BPKPD TAHUN 2024

Program dan Kegiatan

Uraian Program

Berdasarkan cascading kinerja dari tujuan dan sasaran strategis, serta arah kebijakan jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan. Rencana program dan kegiatan tersebut mencakup program dan kegiatan serta sub kegiatan  setiap urusan serta program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan Permendagri 90/2026 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output yang diilustrasikan pada gambar berikut.

Gambar Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra BPKPD

Adapun program Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Uraian Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari tercapainya sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang personil (Sumber Daya Manusia), Barang Modal termasuk Peralatan, Teknologi, Dana dan lain sebagainya. Semua itu merupakan masukan (input) yang menjadikan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa. Terlaksananya kebijakan yang merupakan perwujudan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang menjadi prioritas urusan wajib/belanja langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, ditetapkan melalui kegiatan Tahun 2025-2029 sebagai berikut: 

1. Program Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
3. Koordinasi dan Pengelolaan Pembendaharaan Daerah
4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Uraian Tugas dan Fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan, Barang Milik Daerah dan Pendapatan Daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan rencana strategis, program dan rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
2. Penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan, pendapatan daerah dan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
3. Pelaksanaan dan pengendalian kebijakan pengelolaan keuangan daerah, kebijakan pengelolaan barang milik daerah dan kebijakan pendapatan daerah;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah kebijakan pengelolaan barang milik daerah dan kebijakan pendapatan daerah;
5. Melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibidang pengelolaan keuangan, kebijakan pengelolaan barang milik daerah dan kebijakan pendapatan daerah;
6. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Badan:
7. Pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Latar Belakang Pembentukan BPKPD

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, efisien, dan berorientasi pada hasil. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menjadi kunci utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diperlukan perangkat daerah yang memiliki fungsi pengelolaan keuangan dan pendapatan secara terpadu.

Sebelumnya, urusan keuangan dan pendapatan daerah biasanya dilaksanakan oleh dua perangkat daerah yang terpisah, yaitu Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Badan/Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Namun, untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta koordinasi dalam pengelolaan keuangan dan optimalisasi pendapatan daerah, maka dilakukan penyatuan fungsi tersebut menjadi satu lembaga, yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD).

Pembentukan BPKPD bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh — mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.
2. Meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
3. Meningkatkan koordinasi antarbidang keuangan dan pendapatan agar tercipta sinergi dalam perumusan kebijakan fiskal daerah.
4. Mendukung terciptanya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip value for money.

Dengan demikian, pembentukan BPKPD merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah secara profesional, efisien, dan terintegrasi.

Visi dan Misi

Visi

Membangun Desa dan Menata Kota untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Semangat (Sejahtera, Mandiri, Agamis, Teknologis).

Misi 

Memantapkan Tata kelola Pemerintahan yang Tangkas dan Dinamis melalui Transformasi Digital untuk Mewujudkan Birokrasi Produktif dan Kemudahan Berusaha.

Profil Kepala BPKPD

 

Drs. H. NANANG FMN, M.Si

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan

DATA PRIBADI

NAMA                : Drs. H. NANANG FAHRURRAZI MUHAMMAD NOOR, M.Si

NIP                 : 19711011 199101 1 002

PANGKAT, GOLONGAN   : Pembina Utama Muda, IV/c / 01-04-2021

TEMPAT LAHIR        : HULU SUNGAI SELATAN

TANGGAL LAHIR       : 11-10-1971

JENIS KELAMIN       : Pria

AGAMA               : Islam

STATUS PERKAWINAN   : Menikah

ALAMAT              : JL, AYANI NO 69 PARINCAHAN RT.006 RW.003 

                      KANDANGAN UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

GOTONG ROYONG DALAM RANGKA PENILAIAN ADIPURA

        Pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2025 seluruh ASN dan Tenaga kontrak BPKPD melakukan kegiatan Jum'at Bersih di Jalan Pemuda dalam rangka penilaian Adipura Tahun 2025 oleh Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Tentang Kami

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan pendapatan daerah.

Secara umum, BPKPD bertanggung jawab untuk:

• Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, termasuk perencanaan, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan daerah.
• Mengelola pendapatan daerah, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber pendapatan sah lainnya.
• Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dan memastikan transparansi serta akuntabilitas keuangan daerah.
• Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah (BUD) melalui pengelolaan kas daerah.
• Mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan beralamat di Jalan Panglima Batur Nomor 51, Kandangan, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan 71211. Dengan nomor Telepon: (0517) 21242, Faksimile: (0517) 21242, Pos-el: bpkpd@hulusungaiselatankab.go.id

Instagram Resmi BPKPD: @bpkpdhss