7 Kali WTP, Tingkat Penyelesaian Pemkab HSS Tertinggi Se Kalsel

Selasa (16/6) tadi, BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Pemerintah Kabupaten dan Kota se Kalimantan Selatan secara Virtual melalui Video Conference.

Bupati HSS Drs H Achmad Fikry MAP didampingi Inspektur Ir Rusmajaya MT dan Kepala Bakeuda Nanang Fahrurazi Muhammad Noor menerima dan mendengarkan hasil LHP-LKPD dari Kepala BPK RI Pewakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tornanda Syaifullah SE MM Ak di ruang Media Center Setda Kab HSS.

Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, mengingat adanya pandemi Covid-19, penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah diserahkan secara virtual oleh perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Selatan kepada 13 Kepala Daerah Kabupaten/kota sekalimantan selatan.

Hasil pemeriksaan LKPD ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Ketua DPRD untuk selanjutnya diserahterimakan secara virtual dengan cara menunjukan dokumen LKPD.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas kewajaran Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019, yang disampaikan Kepala BPK Perwakilan Kalsel Tornanda Syaifullah, diketahui bahwa Seluruh Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Selatan berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sama seperti tahun-tahun sebelumnya.  Dengan begitu, Dari hasil ini,  Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan di bawah kepemimpinan Bupati H Achmad Fikry MAP kembali meraih dan mempertahankan WTP dari BPK RI selama 7 kali berturut-turut.

Selain itu, meskipun masih ada 2 daerah di Kalsel yang berada dibawah rata-rata nasional, namun menurut Kepala BPK Perwakilan Kalsel, secara umum tingkat penyelesaian sebanyak 82 persen atau berada di atas rata-rata Nasional.

“Dari daftar ini terlihat bahwa beberapa daerah di Kalsel menunjukkan tingkat penyelesaian yang baik atau telah menindaklanjuti temuan BPK.  Nilai yang paling tinggi yakni kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru, sebut Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel.

Ia juga mengatakan, dengan tingginya tingkat penyelesaian, dan adanya temuan dan rekomendasi BPK yang segera ditindaklanjuti ini menunjukkan komitmen yang penuh dari Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Mendengar hasil ini, Bupati HSS Drs H Achmad Fikry MAP bersyukur masih bisa mempertahankan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI Perwakilan Kalsel.  “dari pemaparan Kepala BPK Perwakilan Kalsel tadi, kita masih menerima opini WTP, ini berarti yang ketujuh kalinya” ujar Bupati.

Ia mengatakan tadi disampaikan juga oleh Kepala BPK RI Perwakilan kalsel bahwa harus ada korelasi antara opini yang diperoleh dengan pelayanan kepada masyarakat.  Berbagai indicator tadi digambarkankan oleh Kepala Perwakilan, sepeti kemiskinan, pengangguran, IPM dan sebagainya sudah tentu menjadi catatan kita kedepan.  Selain itu, setelah kita menerima dokumen tersebut, kita akan segera menindaklanjuti berbagai rekomendasi tersebut.

“Kita semangat terus untuk terus meningkatkan kinerja kita, sehingga nanti kita akan koreksi lagi berbagai titik lemah kita, agar tahun depan, minimal kita bisa mempertahankan opini ini.

Dijelaskan Bupati , opini bukanlah sasaran akhir, melainkan sasaran antara.  Sasaran akhirnya adalah bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat di HSS dan bagaimana setiap rupiah dari anggaran Pemerintah bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat” ungkapnya.

Acara diikuti secara virtual melalui Video Converence oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Bupati/Walikota dan Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Inspektorat, Kepala Badan Keuangan Daerah kabupaten/kota se Provinsi Kalimantan Selatan.

Sumber: Humas HSS Facebook